Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada 25 November 2025.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan diikuti oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Bappeda se-Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN berjalan optimal sebagai dasar perencanaan kebijakan sosial nasional.

Dalam arahannya, Menteri Sosial menegaskan bahwa DTSEN merupakan satu-satunya data rujukan nasional yang digunakan dalam proses perencanaan, pensasaran, serta evaluasi program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara kolaboratif, berbasis standar Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme Aplikasi Cek Bansos, Musyawarah Desa (Musdes), dan verifikasi lapangan (ground check).

Selain itu, Menteri Sosial juga menyampaikan prinsip baru kebijakan sosial yaitu “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”, yang menekankan pentingnya mendorong proses graduasi penerima manfaat agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Semakin sering DTSEN dimanfaatkan oleh lintas sektor, maka kualitas dan akurasi data akan semakin meningkat serta mampu menekan risiko kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berkomitmen mendukung penuh penguatan DTSEN melalui peningkatan pemutakhiran data, optimalisasi layanan SIKS-NG, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap program dan intervensi sosial dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan data yang kuat, kebijakan sosial akan semakin tepat.
Dengan kolaborasi yang solid, kesejahteraan masyarakat semakin terwujud.